MAMUJU, FAJAR -- DPR RI telah menggelar rapat paripurna guna membahas rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Hasilnya, harga BBM batal dinaikkan awal bulan ini. Namun hal itu tetap membuat mahasiswa turun ke jalan.
Seperti di daerah lainnya, di Kabupaten Mamuju, ratusan mahasiswa kembali turun ke jalan, Sabtu, 31 Maret. Mereka tidak puas dengan hasil paripurna yang hanya menunda rencana kenaikan harga BBM.
Ratusan mahasiswa yang berasal dari HMI, PMII, GMNI, FPPI, Komkar, IPMA Matra Sulbar, FKPMM Majene, IPM Polman, BEM STIE Muhammadiyah, BEM Poltekes Pembebasan, FKPMK, KAMMI daerah Sulbar dan Hipmapa Mamuju menggelar konvoi.
Para pengunjukrasa tersebut melakukan orasi di empat titik keramaian. Hal ini sempat membuat arus lalu lintas di dalam Kota Mamuju mengalami kemacetan. Mahasiswa yang terlebih dahulu berkumpul di Lapangan Ahmad Kirang, Mamuju ini terlebih dahulu menggelar orasi di simpang limadekat jembatan keluar arah kota. Di sana, mereka membakar bone replika Presiden RI, Susilo Bambang Yudoyono.
Kemudian mahasiswa berorasi di pertigaan Jalan Ahmad Yani. Mereka berorasi selama kurang lebih 10 menit. Akibatnya, pengendara yang hendak melalui jalan ini terpaksa dialihkan ke jalan lain guna menghindari kemacetan.
Setelah itu, para mahasiswa melanjutkan orasinya di perempatan Simbuang. Mahasiswa kembali menguasai jalan tersebut. Arus lalu lintas kembali terganggu. Namun atas kesigapan Polantas Polres Mamuju, tidak terjadi kemacetan panjang. Terakhir, mahasiswa melakukan orasi di perempatan kompleks Pasar Sentral Mamuju yang baru.
Di tempat ini, mahasiswa mengumpulkan tanda tangan sebagai bentuk penolakan hasil rapat paripurna yang hanya menunda kenaikan harga BBM.
Menurut Koordinator Aksi, Muhammad Ikhsan, penantian seluruh elemen rakyat untuk menolak kenaikan BBM belum selesai. Dia mengatakan, keputusan yang dihasilkan DPR setelah melalui perdebatan panjang dengan gaya bahasa menipu rakyat hanya melahirkan opsi-opsi untuk mengelabui rakyat, bahkan menyesatkan bangsa Indonesia.
"DPR yang seharusnya menjadi perwakilan rakyat bisa menentukan sikap tegas untuk tidak menaikkan harga BBM, bukan menunda. DPR ternyata tidak mampu menjadi penyambung lidah rakyat yang telah rela menunggu demi mendengarkan keputusan yang bakal membuat rakyat bisa bernapas lega,"
Tidak ada komentar:
Posting Komentar